Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) sempat menegurnya terkait banyak aparatur sipil negara
(ASN) yang jarang turun ke lapangan karena sibuk mengerjakan surat
pertanggungjawaban (SPJ).
Dia mengaku telah memerintahkan Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu
untuk melakukan perbaikan Peraturan Menteri Keuangan agar terjadi
penyederhanaan dalam pelaporan keuangan serta surat pertanggungjawaban
lainnya. Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) agar penyederhanaan pelaporan keuangan tidak justru
menjadikan statusnya disclaimer.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) sempat menegurnya terkait banyak aparatur sipil negara
(ASN) yang jarang turun ke lapangan karena sibuk mengerjakan surat
pertanggungjawaban (SPJ).
Dia mengaku telah memerintahkan Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu
untuk melakukan perbaikan Peraturan Menteri Keuangan agar terjadi
penyederhanaan dalam pelaporan keuangan serta surat pertanggungjawaban
lainnya. Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) agar penyederhanaan pelaporan keuangan tidak justru
menjadikan statusnya disclaimer.
"Saya minta ke Perbendaharaan memperbaiki Permenkeu dengan tujuan
menyederhanakan format laporan bentuk laporan dan detil dan tentunya
kami harus konsul ke BPK, agar penyederhanaan itu tidak menjadikannya
disclaimer," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa
(20/9/2016).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, aturan pelaporan
keuangan yang ada memang masih cukup rumit. Sebab, berdasarkan petunjuk
teknis (juknis), masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) diharuskan
membuat pelaporan dalam setiap belanja yang dilakukannya.
"Jadi 6-8 pelaporan. Jadi saya minta semua K/L meniadakan juknis itu
menjadi satu PMK. Dibuat sesederhana mungkin dan mengurangi beban
mereka," imbuhnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani Indrawati dan Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk
mengubah rezim akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia agar tidak
ribet dan terlalu bertele-tele.
Sebab, hal tersebut mengakibatkan 60%-70% Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Indonesia hanya sibuk mengurus surat pertanggungjawaban (SPJ).
Jokowi menilai metode akuntansi yang terlalu bertele-tele tersebut
sangat keliru. Laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan
sekalipun harus dibuat simpel, sehingga tidak membuat aparatur negara
terlalu sibuk dengan rutinitas itu dan melupakan pekerjaan penting
lainnya.
"Kalau orientasi kita ke situ menurut saya keliru. Semua orang akan
meminta meja, semua orang akan minta kursi untuk apa? Untuk
tulis-menulis menyiapkan SPJ. Saya enggak tahu juga SPJ tuh apa saya
enggak ngerti. Yang saya tahu SPJ itu surat pertanggungjawaban. Isinya
apa gak ngerti saya," kata Jokowi.
Dia mencontohkan, saat ini banyak guru dan kepala sekolah yang justru
tidak fokus pada kegiatan belajar mengajar lantaran sibuk mengurus SPJ.
Selain itu, pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) yang seharusnya lebih sering berada di lapangan justru berada di
balik meja karena mengurus SPJ.
"Mohon maaf PU itu harusnya konsentrasi 80% ngontrol jalan. Ngontrol
irigasi yang rusak, ngecek jalan yang berlubang seperti apa. Tapi coba
lihat sekarang, karena orang takut semua yang namanya SPJ," sindir
Jokowi.
"Saya minta ke Perbendaharaan memperbaiki Permenkeu dengan tujuan
menyederhanakan format laporan bentuk laporan dan detil dan tentunya
kami harus konsul ke BPK, agar penyederhanaan itu tidak menjadikannya
disclaimer," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa
(20/9/2016).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, aturan pelaporan
keuangan yang ada memang masih cukup rumit. Sebab, berdasarkan petunjuk
teknis (juknis), masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) diharuskan
membuat pelaporan dalam setiap belanja yang dilakukannya.
"Jadi 6-8 pelaporan. Jadi saya minta semua K/L meniadakan juknis itu
menjadi satu PMK. Dibuat sesederhana mungkin dan mengurangi beban
mereka," imbuhnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani Indrawati dan Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk
mengubah rezim akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia agar tidak
ribet dan terlalu bertele-tele.
Sebab, hal tersebut mengakibatkan 60%-70% Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Indonesia hanya sibuk mengurus surat pertanggungjawaban (SPJ).
Jokowi menilai metode akuntansi yang terlalu bertele-tele tersebut
sangat keliru. Laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan
sekalipun harus dibuat simpel, sehingga tidak membuat aparatur negara
terlalu sibuk dengan rutinitas itu dan melupakan pekerjaan penting
lainnya.
"Kalau orientasi kita ke situ menurut saya keliru. Semua orang akan
meminta meja, semua orang akan minta kursi untuk apa? Untuk
tulis-menulis menyiapkan SPJ. Saya enggak tahu juga SPJ tuh apa saya
enggak ngerti. Yang saya tahu SPJ itu surat pertanggungjawaban. Isinya
apa gak ngerti saya," kata Jokowi.
Dia mencontohkan, saat ini banyak guru dan kepala sekolah yang justru
tidak fokus pada kegiatan belajar mengajar lantaran sibuk mengurus SPJ.
Selain itu, pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) yang seharusnya lebih sering berada di lapangan justru berada di
balik meja karena mengurus SPJ.
"Mohon maaf PU itu harusnya konsentrasi 80% ngontrol jalan. Ngontrol
irigasi yang rusak, ngecek jalan yang berlubang seperti apa. Tapi coba
lihat sekarang, karena orang takut semua yang namanya SPJ," sindir
Jokowi. (ekbis.sindonews.com)
EmoticonEmoticon